Forum Lintas Pemuda Gelar Deklarasi Umat Bersatu

Mataram, NU Online
Forum Lintas Pemuda di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Deklarasi Umat Bersatu dengan tema "Komunikasi Baik Menuju Keharminisan Beragama.''  Deklarasi diadakan di Lt 1 Mall Dua Mataram, Kamis (13/8) kemarin.

Tampak hadir sejumlah tokoh lintas agama, tokoh organisasi masyarakat, para pimpinan organisasi pemuda dan pelajar yang ada di NTB.

Sebelum acara deklarasi dilangsungkan, terlebih dahulu dirangkaikan dengan  dialog lintas agama. Enam perwakilan agama diberikan kesempatan menjadi pembicara dengan durasi waktu 5 menit untuk menyampaikan materinya.

Setelah dialog dilangsungkan pembacaan naskah deklarasi lalu diserahkan kepada Gubernur Provinsi NTB DR. TGH. M. Zainul Majdi, MA. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan atas nama Gubernur.

Lanjutkan Membaca

Program Penguatan Organisasi, PBNU Diminta Bikin Kebijakan Afirmatif

Jakarta, NU Online
Dalam Sidang Komisi Program Muktamar Ke-33 NU yang berlangsung di Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, Selasa (4/8) lalu, pimpinan sidang dan Muktamirin merancang sebuah rekomendasi program penguatan organisasi untuk NU di luar pulau Jawa.

Dalam rekomendasi tersebut, H Yahya Ma’shum sebagai Ketua Komisi Program menyampaikan, bahwa PBNU perlu membuat kebijakan afirmatif (menguatkan) tentang program dan penguatan organisasi maupun kelembagaan untuk PWNU dan PCNU yang ada di luar Pulau Jawa dan daerah tujuan migrasi kependudukan.

“Hal ini penting dalam upaya percepatan pengembangan NU di wilayah-wilayah yang dimaksud,” ujar Yahya ketika memaparkan rancangan program di hadapan ratusan Muktamirin.

Yahya menyebutkan, kebijakan afirmatif ini bisa diorientasikan dengan membangun lembaga-lemabaga seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Seningga warga NU dan masyarakat luas di luar pulau Jawa juga merasakan manfaat pemberdayaan yang dilakukan oleh NU. “Tentu hal ini akan berdampak pada semakin kuatnya NU secara organisasi di luar Jawa,” tegasnya.

Lanjutkan Membaca

M. Nuh: Madrasah dan Sekolah Tidak Boleh Dibedakan

Bekasi, NU Online


Mantan Menteri Pendikan Nasional M. Nuh menyayangkan sebagian kepala daerah tidak berani membantu pembiayaan dan pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan lain di bawah Kementerian Agama. Mereka beralasan persoalan agama masuk ke dalam domain pemerintah pusat.

Dalam Sarasehan Nasional Pendidikan Agama Islam di Hotel Amarossa Bekasi, Rabu (12/8), Nuh membenarkan bahwa agama memang tidak masuk dalam desain otonomi daerah, sehingga urusan pendidikan di bawah Kementerian Agama tidak diserahkan ke daerah, tetapi ditangani langsung oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah tidak bisa membantu madrasah, berbeda dengan sekolah-sekolah,” katanya.

Menurut Nuh, persoalan pendidikan agama kaitannya dengan otonomi daerah ini harus dibahas lagi oleh pihak-pihak terkait

“Harus bisa dibedakan antara agama dengan pendidikan agama. Kalau madrasah ini kanpendidikan, termasuk juga pondok pesantren,” katanya

Menurut NUh, negara tidak perlu lagi membedakan antara pendidikan agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan pendidikan umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Negara harus menjadi payung bagi semua lembaga pendiidikan yang ada.

“Yang ada, ini payungnya digeser ke sebelah sana sehingga yang sini kepanasan dan kehujanan,” katanya menyinggung soal kebijakan negara terkait lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Pementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sarasehan Nasional Pendidikan Agama Islam itu diseleggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Kementerian Agama di sela acara Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) VII Tahun 2015. Mantan Menteri Agama sekaligus Mantan Menteri Pendidikan Malik Fadjar juga hadir memberikan pengarahan kepada para kepala bidang pendidikan agama Islam dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama. (Red: Anam)

Lanjutkan Membaca

Kemenag Kucurkan 24 Trilyun untuk Tingkatkan Kualitas Madrasah

Jakarta, NU Online
Kementerian Agama terus berupaya agar madrasah menjadi lembaga pendidikan Islam yang lebih baik dan kompetitif. Harapannya, madrasah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang dipilih masyarakat karena memang lebih baik dan bermutu.

Terkait ini, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin menegaskan bahwa perencanaan arah kebijakan peningkatan mutu madrasah menjadi penting. Untuk itu, pihaknya telah menyusun desain besar peningkatan mutu madrasah untuk lima tahun ke depan. 

“Berbagai program telah dirumuskan dalam upaya peningkatan mutu madrasah dan semua itu sudah tertuang secara sistematis dalam sebuah Grand Design yang akan menjadi rujukan dan guidance bersama,” tegasnya, Rabu (12/08) sebagaimana dilansir oleh situs kemenag.go.id.

Hadir dalam kesempatan ini Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan, Perwakilan dari Australia’s Education Partnership with Indonesia, Abdul Munir.

Lanjutkan Membaca

Pelajar NU Jepara Diminta Terlibat Dalam Pembangunan Politik dan Demokrasi

Jepara, NU Online
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kebangpol Linmas) Provinsi Jateng mengajak ormas dan tokoh masyarakat di Jepara dalam peningkatan dan penguatan peran politik ormas. Pihak Kesbangpol Jateng melihat ormas seperti IPNU-IPPNU Jepara memiliki posisi strategis sebagai partner pemerintah perihal menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Seruan ini disampaikan pada pertemuan Badan Kesbangpol Jateng bersama sejumlah ormas di D'Season Premiere Bandengan Jepara, pada Senin-Selasa (10-11/8).

Pada forum ini Miqdad Sya'roni perwakilan IPNU Jepara bertanya soal persiapan pemilu serentak yang akan diadakan beberapa bulan mendatang.

Sementara dosen Ilmu Pemerintahan Undip Semarang Susilo Utomo yang hadir ketika itu mengatakan, sebagai ormas IPNU-IPPNU Jepara harus berperan sebagai pelengkap pemerintah. “Jangan sampai menjadi bagian atau alat pemerintah.”

Sedangkan Kabid Organisasi Masyarakat dan Politik Dalam Negeri Heru Agus Susilo menambahkan bahwa pertemuan ini bertujuan membangun interaksi sosial bagi masyarakat dalam civil socity dan berpolitik bermartabat.

“Membangun konsolidasi antarelemen yang strategis serta peningkatan kultur kelembagaan,” kata Heru. (Muhammad MS/Alhafiz K)

Lanjutkan Membaca

Delapan WNI yang Dituduh Syirik, Dipulangkan Saudi

Jakarta, NU Online
Delapan dari sebelas warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap otoritas Arab Saudi di Mekkah karena dituduh syirik akan dipulangkan ke Indonesia.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, Kamis, mengatakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mendampingi dan membantu pembebasan WNI yang ditahan sejak 18 Juli itu.

Menurut Koordinator Fungsi Konsuler KJRI Jeddah Dicky Yunus delapan anggota Himpunan Pemuda Sinar Syahid (Himpass) tersebut akan dipulangkan menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines yang akan tiba di Jakarta Jumat (14/8) pukul 11.00 WIB.

Dicky mengatakan Pemimpin Himpass Zubair Amir Abdullah termasuk dalam rombongan pertama yang dipulangkan tersebut.

Dari Jakarta, rombongan tersebut akan melanjutkan perjalanan ke kota asal mereka, Medan. 

Lanjutkan Membaca

Al Azhar Sebut Pembunuhan oleh ISIS sebagai “Perbuatan Iblis”

Kairo, NU Online
Lembaga studi Islam terkemuka Mesir, Al-Azhar, mengutuk pemenggalan seorang warga Kroasia bernama Tomislav Salopek oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Mesir di mana foto pemenggalan itu disebarkan ISIS melalui sebuah akun Twitter, sebagai "perbuatan iblis".

"Pembunuhan sandera Kroasia adalah perbuatan iblis yang tak ada kaitannya dengan agama dan tradisi," kata Al-Azhar seperti dikutip AFP.

Ayah dua anak berusia 31 tahun itu bekerja pada perusahaan geosains Prancis CGG saat diseret dari dalam sebuah kendaraan yang jauhnya sekitar 22 km arah barat Kairo, kata sumber-sumber keamanan kepada AFP.

Penculikannya telah membuat warga asing yang bekerja pada perusahaan-perusahaan multinasional menjadi khawatir dan sekaligus menandakan daya jangkau ISIS, kendati ada kampanye militer besar-besaran melawan ISIS di Mesir.

Lanjutkan Membaca

Sekilas Model Pembelajaran Khas Pondok Pesantren

Banyak kalangan yang dulunya sempat memberikan konotasi kurang bagus terhadap pesantren sering disebut terlalu kolot, tradisional,  kini kelihatannya harus mau jujur mengakui bahwa pendidikan pesantren yang berbasis pada kekuatan pendidikan akhlaq atau karakter inilah yang diperlukan bangsa yang berbhineka tunggal ika ini. Apalagi di tengah-tengah krisis pemimpin yang otentik dengan pemahaman Islam yang integratif dan terbuka. Pesantren pulalah yang mempelopori dan memperkenalkan belajar ilmu secara berjenjang, dengan berbagai ragam pendapat para fukaha. Bahkan,  hemat saya justeru spirit dan nilai-nilai pesantren yang dianggap tradisional telah banyak dicopy-paste oleh sistem pendidikan modern dengan mengadoposi sistem pemondokan atau boarding school-nya serta bentuk-bentuk pendidikan Islam terpadu lainnya dengan enrollment yang sangat tinggi plus mahal, namun tetap saja sangat diminati. Lalu apa sesungguhnya cara pengajaran dan pengenalan Islam yang dilakukan di pesantren? Berikut sekilas profil jenjang pembelajaran yang dilakukan di pesantren yang diadopsi dan diolah dari pengalaman pribadi dan berbagai sumber. 

Lanjutkan Membaca

PP

Lanjutkan Membaca

Peran Pesantren dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Oleh Musni Umar, Ph.D

Sociologist & Researcher Specialist

Musni umar, Ph,D

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berasrama.  Ia disebut pondok pesantren karena siswa/siswi (santri/santriwati) tinggal dipondok pesantren.  Ustaz (kiai) yang memimpin pesantren, juga tinggal di pondok pesantren.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pesantren telah berperan besar dalam perjuangan,  sejak era pergerakan kemerdekaan Indonesia, sampai masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, termasuk dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan.

Pada masa pembangunan, pesantren tidak lagi hanya terfokus pada  pendidikan agama semata, tetapi telah meluas perannya untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, yang dimasa penjajahan sengaja dipisahkan.

Lanjutkan Membaca